DPR, Media, Ormas dan Aspirasi Rakyat

Oleh : Akhmad Ma’lufil W. (Santri PP. RR Sunan Ampel Jember & PIMRED LPP IPNU JBR) 

1. Fungsi DPR

                 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam kapasitasnya di tuntut untuk menyelesakan semua tugas yang berkaitan dengan RUU yang ditetapkan dalam Prolegnas. Ada 3 fungsi di DPR yaitu fungsi legislasi, fungsi pengawasan, dan fungsi anggaran. DPR telah menyusun program legislasi nasional (prolegnas) 2015-2019 yang kemudian disusun prioritasnya berupa prolegnas 2015. DPR saat ini sangatlaah berbeda dengan DPR pada zaman sebelum reformasi. DPR saat ini dituntut untuk lebih cepat dalam menyelesaikan RUU. Sementara ketidakpuasaan publik terhadap kinerja Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebabkan oleh kurang optimalnya para wakil rakyat tersebut dalam menjalankan fungsi esensialnya seperti pengawasan, legislasi, dan penganggaran. Factor tersebut yang selama ini menjadikan DPR belum terlalu dikenal di kalangan masyarakat. DPR saat ini sudah saatnya untuk meningkatkan kapasitasnya dalam bekerja melayani masyarakat seluas-luasnya. DPR juga harus menjadi rumah yang mampu menampung aspirasi Rakyat Indonesia. Aspirasi rakyat selama ini masih belum sepenuhnya dapat ditampung oleh DPR, hal ini dikarenakan masih buruknya citra DPR, sehingga kepercayaan rakyat terhadap kinerja DPR sangat rendah. Untuk menampung segala Aspirasi rakyat diperlukan sebuah system yang terpadu yang dapat memperbaiki citra DPR di mata masyarakat secara umum, sehingga masyarakat tidak ada keraguan dalam menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan yang ada di masyarakat Membangun Partisipasi Rakyat,

2. Menjaring Aspirasi Rakyat 

                 Rakyat selama ini menjadi bagian penting dari Republik Indonesia. Rakyat memiliki hak penuh dalam menyampaikan aspirasinya kepada Negara. Keberadaan lembaga perwakilan rakyat (DPR) menjadi krusial dalam memperhatikan kepentingan rakyat yang dirumuskan dalam suatu kebijakan pemerintah sehingga diharapkan timbulnya keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan partisipasi masyarakat secara aktif, rakyat dan bertangungjawab . seperti yang dirumuskan dalam UU No. 32 Tahun 2004, dengan kata lain bahwa DPR merupakan lembaga yang berperan sekaligus berfungsi sebagai agen perubahan sosial. Kekuasaan yang hendak menekankan kepada pada tumbuhnya partisipasi rakyat, dengan sendirinya menuntutun pada sebuah upaya maksimal, sehingga akan tercipta sebuah perubahan. Perubahan yang saya maksud disini adalah sebuah perubahan dimana masarakat atau rakyat dapat berperan aktif dalam menentukan kebijakan Negara yang dalam hal ini mereka diwakili oleh dewan legeslatif atau DPR. Membangun partisipasi masyarakat dapat dimulai dengan merubah watak dan karakter masarakat, namun sayangnyya saat ini keperyaan masyarakat kepada dewan perwakilan rakyat menurun. Tantangan utama yang dihadapi DPR dalam membangun partisipasi masyrakat adalah mengembalikan citra DPR menjadi lebih baik melalui kinerja yang memuaskan. Sudah saatnya DPR memperbanyak waktunya untuk turun dan hidup di tengah masyarakat, sehingga akan terbangun sebuah hubungan yang akan memisahkan kasta penguasa dan kasta rakyat. Tantangan kedua yang harus dihadap DPR dalam membangun partisipasi adalah adanya peningkatan pemahaman mengenai nilai-nilai demokrasi dan pemahaman mengenai peran masyarakat sipil. Kita memang menghadapi kesulitan yang sangat besar. Kultur kemiskinan yang menyebar luas dikalangan masyarakat daerah tempat pemilihan DPR membuat rawan akan money politik, sehingga akan menimbulkan sebuah presepsi dimasyarakat dimana setiap ada DPR yang datang melakukan reses atau penyerapan aspirasi pasti membawa uang yang banyak, sehingga yang muncul dari masyrakat bukan akan menyampaikan aspirasinyya melainkan akan meminta bantuan dana melaui proposal ataupun melalui lobbying lisan. Sikap yang demikian ini sudah tentu amat merugikan, karena tidak maksimalnya penyerapan aspirasi di daerah pemilihan. proses konsolidasi masyarakat melalui beberapa cara dengan memanfaatkan teknologi maupun melalui organisasi kemasyrakatan yang berkembang di daerah pemelihan. Akan menjadi bagian penting dalam memperkuat proses demokrasi dan khususnya dalam memungkinkan terbangunnya kultur partisipasi aktif masyarakat. Penjaringan aspirasi dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh aspirasi masyarakat baik berupa masukan, keluhan, pendapat, saran, usulan dan hal-hal yang lainya yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat dilingkungan sekitarnya dan kota Surabaya pada umumnya.dan di Indonesia pada umumnya. Pelaksana tugas untuk membangun aspirasi masyarakat adalah seluruh anggota dewan dan staf anggota dewan untuk mempermudah dan memaksmalkan kinerja anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Penyerepan aspirasi di daerah pemilihan akan mempermudah anggota dewan dalam beriteraksi dan berkomunikasi untuk membangun aspirasi masyarkat di daerah pemilihannya. Pada dasarnya setiap anggota dewan akan lebih mengetahui keadaan serta kondisi masyarakat daerah pemilihanya sendiri, dengan begitu dapat diperoleh aspirasi masyarakat dengan maksimal. Jika ada daerah pemilihan yang tidak terwakili di setiap kabupaten atau kecamatan dalam menyampaikan aspirasinya maka dapat meminta bantuan anggota DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota sesuai dengan daerah pemilihanya untuk meakili anggota dewan pusat. Penjaringan Aspirasi seperti ini juga akan lebh efektif, karena anggota dewan di daerah lebih tau dan lebih sering memantau perkembangan masyrakat di daerah pemilihannya, maka akan tercapainya pembangunan aspirasi yang mencakup keseluruhan daerah pemilihannya dengan maksmal.

3. Meniru Siasat Propaganda Media dalam Mempengaruhi Masyarakat 

                   Mengapa media massa bisa memengaruhi persepsi khalayak tentang apa yang dianggap penting. media massa tentu bukanlah suatu instrumen yang asing di tengah masyarakat. Media masa saat ini seakan menjadi kebutuhan pokok bagi hamper seluruh manusia di dunia.. Ia seakan menjadi candu bagi para penikmatnya. Begitu mudahnya media mempengaruhi tingkah laku manusia. Kekuatan inilah yang menjadikan media massa sebagai saluran yang dimanfaatkan untuk mengendalikan arah dan memberikan dorongan terhadap perubahan sosial. Masih segar diingatan saya ketika pemilihan presiden tahun 2014, dimana pengaruh propaganda media sangatlah besar terhadap opini public. Paslon saling menyerang dan memperlihatkan kecakapannya dalam memimpin Indonesia melalui media untuk memikat pemilihnya. Opini publik dan propaganda mempunyai hubungan yang erat. Carl I Hovlan mengungkapkan bahwa propaganda merupakan usaha untuk merumuskan secara tegar azas-azas penyebaran informasi serta pembentukan opini dan sikap. Lasswell, dalam“Propaganda Technique in The World War” (1927) mendefenisikan Propaganda: “Propaganda semata merujuk pada kontrol opini dengan simbol-simbol penting, atau berbicara secara lebih konkret dan kurang akurat melalui cerita, rumor, berita, gambar, atau bentuk-bentuk komunikasi sosial lainnya. Melaui sebuah propaganda di media dapat menjadi acuan masyarakat dalam mengambil sikap. Mengapa masyarakat Indonesia saat ini menjadi begitu kritis? karena masyarakat Indonesia mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi terhadap sesuatu hal yang baru hal inilah yang menyebabkan mengapa masyarakat selalu mencari informasi-informasi terbaru melalui berbagai media, inilah yang membuat media dapat mempengaruhi prilaku masyarakat dalam mengambil sikap. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sampai dengan menegah akan sangat mudah dibentuk opininya melalui media. Daya nalar dan logika yang terbataslah yang mebuat pembentuka opini publik ini bisa berjalan denga sukses. Selama kebebasan pers dapat dipertahankan, kemungkinan lebih besar dalam abad informasi ini bagi pesatnya perkembangan pers Indonesia dan menjelma sebagai the fourth estate di samping eksekutif, legislatif dan yudikatif. Sistem politik Indonesia dewasa ini sedang mengalami proses demokratisasi yang membawa berbagai frekuensi tidak hanya terhadap dinamika politik, melainkan juga terhadap dinamika sistem lainnya yang menunjang penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kaitanya dengan aspirasi masyarakat? Mengingat pengaruh media yang sanngat besr terhadap prilaku masyarakat, maka sudah selakyak DPR memanfaatkan media sebagai penghubung antara wakil rakyat dan rakyat yang diwakilinya. Jika saat ini DPR sudah dapat berbangga karena telah memiliki berbagai salauran media, salah satu yang termashur adalah warta parlemen, namun apakah warta parlemen sudah dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam penanyangannya. Tanyangan warta parlemen di beberapa televise swasta nasional dan televise milik Negara durasinya terlalu singkat untuk menyampaikan sebuah informasi kepada masyarakat. Kini sudah saat DPR meniru gaya media dalam mempengaruhi masyarakat, dimana media bisa membuat masyarakat seolah-olah ikut merasakan terhadap apa yang di beritakan di suatu media tertentu. Ketika masyarakat mulai ikut merasakan terhadap sesuatu, maka akan muncul rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga akan muncul sifat kritis ketika sesuatu yang dia lihat terjadi kejanggalan. Faktanya saat ini media mampu membuat propaganda politik. Media satu dengan lainnya saling beradu opini untuk menyerang dan membantu jalannya sebuah kepemerintahan. Peran Media yang besar ini harusnya dapat dimafaatkan lebih besar lagi oleh anggota dewan dalam menyerap aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya. Sehingga akan tercapai sebuah demokrasi yang terpimpin dari pusat hingga ke daerah. Saat ini program pemerintah yang paling urgent adalah dana desa yang membutuhkan sosiali yang intens terhadap kepala desa dan masyarakat desa,. Dana desa yang besar jika tidak dikawal dengan baik maka akan menimbulkan polemic baru yang besar, untuk itu peran DPR sangat diperlukan untuk mengawasi aliran dana desa. 

4. Ormas Cerdas, Aspirasi Terkawal 

           Membangun sebuah bangsa diperlukan sebuah kesadaran rakyat yang baik, kesadaran masyarakat yang baik dapat diawali dengan membangun rasa memiliki terhadap tanah air tercinta. Rasa itu bisa timbul secara individu maupun secara kelompok. kelompok masyarakat yang berjalan dengan landasan dan tujuan yang sama. Cita-cita dalam melaksanakan tujuan kegiatan, dan kepentingan bersama yang dibangun dengan kesadaran dan berkelompok yang diyakini dapat memecahkan kepentingan bersama dalam sebuah wadah yang populer dengan nama organisasi kemasyarakatan (Ormas). Ekspresi kebebasan manusia dalam bentuk organisasi, tersalurkan dalam negara demokrasi, sehingga terlahir organisasi kemasyarakatan (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan demikian Ormas dan LSM hanya tumbuh dalam negara demokratis. Demokrasi pada hakekatnya berada di antara kutub otoriter dan anarkhi, karenanya untuk menjadi masyarakat yang benar-benar demokratis secara kualitatif perlu menjaga keseimbangan itu, baik di ranah suprastruktur maupun infrastruktur. Ormas saat ini dapat mewakili kelompok tertentu, dengan adanya ormas DPR dapat denga mudah menyerap asprasi suatu kelompok masyarakat yang besar. Ormas juga berperan aktif dalam mengawal pembangungan Negara, sehingga ormas dapat bersinergi dengan DPR dalam membantu tugas pengawasan DPR. Ormas bukanlah sebuah partai politik, untuk itu meskipun DPR bersinergi dengan ormas bukan berarti ormas harus condong terhadap partai politik. Saat ini banyak sekali ormas yang bergabung dengan partai politik, sehingga menibulkan sebuah polemic. Ormas dituntut untuk netral, sehingga aspirasinya dapat dijadikan acuan dalam sebuah pembangunan di dalam pemerintah. Keterwakilan ormas dalam menduduki kursi paremen sangatlah penting, karena perwakilan ormas tidak hanya mewakili daerah pemilihannya saja tetapi mencakup suatu golongan yang luas. Karena pada dasarnya ormas dibentuk oleh sekolompok masyarakat yang ngin maju, sehingga ketika keterwakilan ormas dalam parlemen terpenuhi maka sama dengan mewakili sebuah golongan masyarakat yang besar, meskipun pada prateknya banyak anggota ormas yang di parlemen melupakan organisasinya, sehingga tidak tersampaikannya aspirasi suatu kelompok masyarakat dalam sebuah ormas. Peran legeslatif sangat perlu untuk membuat sebuah undang-undang yang bisa mencerdaskan ormas. Sehingga ormas bukanlan bermanfaat bagi kelompoknya saja tapi juga bisa bermanfaat bagi Indonesia. 

5. Menguji keberhasilan RESES 

             Reses bukanlah masa istirahat bagi seorang anggota dewan, melikan sebuah kesempatan untuk anggota dewan membaur dengan masyarakat. Kesempatan reses ini harus dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh anggota dewan. Reses bukanlah sekedar menyerap aspirasi dengan mengumpulkan suatu kelompok masyarakat yang dibatasi oleh waktu yang sangat singkat, diman DPR seolah menjadi seorang wartawan yang menakan kepada narasumbernya. Reses harus menjad ajang bagi anggota dewan untuk memahami apa yang dibutuhkan oleh masyarakat yang mempercayakan kepada anggota dewan untuk memwakili mereka di parlemen. Reses harus menjadi sebuah program untuk berbenah diri, bukan sekedar ajang silaturahmi. Informasi yang beredar selama ini reses hanya menghasilkan sedikit laporan substantif dari pelaksanaan reses yang kontruktif bagi perubahan kesejahteraan rakyat, termasuk kegiatan reses yang diberitakan oleh media massa mainstream. Karena Reses adalah momententum bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya dan menanyakan klarifikasi kongkrit terhadap wakilnya, dan kesempatan anggota dewan untuk mensosialisasikan dan merealisasikan programnya. Untuk itu Reses perlu dikoreksi lagi fungsinya , hingga memunculkan rasa tanggung jawab terhadap anggota dewan untuk melayani masyarakat, dan menjadikan masyarakat sebagai media pembelajaran dalam mengambil sebuah sikan dan keputusan di parlemen. 

6. Mencari Alternatif

      Ketika masyarakat ditanya tentang DPR, kebanyakan dari mereka memandang lembaga perwakilan rakyat ini dengan citra yang buruk. Perlunya dicarikan alternative untuk memperbaiki cerita-cerita baik yang belum didogengkan kepada masyarakat. Padahal masih banyak anggota dewan yang berkerja dengan baik dan professional, namun sanyangnya yang terdengar di telinga masyarakat hanyalah citra buruk yang ditimbulkan oleh beberapa anggota dewan saja. Pentingnya penyampaian sebuah Informsi kepada masyarakat secara luas tentang program pemerintah, dan peran DPR dalam mengesahkan dan mengawasi Program tersebut. Mengadapi era informasi seperti saat ini di perlukan sebuah penyampaian informasi yang dapat dinalar dengan logika serta bersifat rasional, karena saat ini informasi berkembang dengan sangat dinamis. Sehingga perlunya DPR meniru gaya media masa dan mengandeng Ormas dalam menyerap aspirasi masyarakat, dan menyampaikan program pemerintah yang membutuhkan peran aktif masyarakat.

 Biodata Penulis Nama : Akhmad Ma’lufil Waro 

Alamat : PP. RR. Sunan Ampel. Jl. Koptu Berlian, Antirogo, Sumbersari, Jember 

No. HP : 082332422427 Pondok Psantren : Raden Rahmat Sunan Ampel Jember 

Judul : DPR, Media, Ormas dan Aspirasi Rakyat 

Tema : DPRSebagai Rumah Aspirasi Rakyat